Soal Pencalonan Kapolri, Ini Tanggapan Akbar Tandjung

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo diminta untuk mematuhi mekanisme yang berlaku jika ingin kembali menunjuk calon kapolri. Jokowi diminta belajar dari pengalaman sebelumnya ketika menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung saat dijumpai usai peringatan Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-68 di Jakarta Convention Center, Kamis (5/2/2015) malam.

Akbar mengatakan, pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses penjaringan kapolri harus melakukannya secara ketat.

“Yang ditetapkan sebagai kapolri, harus kembali ke mekanisme. Ada Wanjakti (Dewan Kebijakan Tinggi), Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), harus diperhatikan oleh Presiden untuk mengambil keputusan,” kata Akbar.

Penunjukkan Budi Gunawan beberapa waktu lalu menuai kontroversi. Pasalnya, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat fit and proper test berlangsung. Padahal sebelumnya, Kompolnas telah menyatakan jika rekening yang dimiliki Budi bersih.

Akbar menambahkan, pasca-kejadian Budi Gunawan, Presiden Jokowi telah banyak menerima masukan, baik itu dari Koalisi Indonesia Hebat, Koalisi Merah Putih, Dewan Pertimbangan Presiden hingga Tim Independen. Ia meminta, agar masukan yang diberikan mereka menjadi pertimbangan Jokowi sebelum mengambil keputusan.

“Saya yakin presiden bisa membaca dinamika dan aspirasi yang hidup di tengah masyarakat. Itu bisa menjadi tambahan buat presiden mengambil keputusan setelah kembali dari luar negeri,” katanya.

Calon baru

Anggota Kompolnas Adrianus Meliala menyatakan jika Presiden Jokowi konsisten tidak akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri yang baru. Pernyataan Adrianus itu dilontarkan setelah Presiden Jokowi menyatakan hal itu minggu lalu kepada Kompolnas.

Sesuai Pasal 38 ayat 1(b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kompolnas diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kapolri. Kompolnas pun telah menyiapkan empat nama sebagai calon kapolri, salah satunya yaitu Komjen Pol Budi Waseso, Kepala Badan Reserse Kriminal yang baru.

Akbar menilai, siapapun perwira tinggi Polri yang telah memiliki karir yang cukup juga pangkat sebagai jenderal bintang tiga, layak untuk dicalonkan sebagai kapolri. Ia melihat, bahwa pengangkatan Budi Waseso sebagai Kabareskrim menjadi bukti bahwa Budi memiliki karir yang cukup baik.

“Kenaikan jabatan sudah sesuai dengan syarat yang diharuskan bagi kenaikan jabatan,” katanya.

Selain Budi, tiga calon kapolri lainnya yaitu Irwasum Komjen Pol Dwi Prayitno, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti dan Kabaharkam Komjen Pol Putut Eko Bayuseno.

Akbar mengatakan, siapapun nantinya yang akan menjadi Tribrata-1, harus dapat menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi antara KPK dan Polri sebaik mungkin. Menurut dia, baik KPK maupun Polri merupakan dua instansi penting yang harus dijaga kedaulatannya.

“Harus diselesaikan sebaik-baiknya. Dua institusi ini sangat penting,” ujarnya.

 

Penulis : Dani Prabowo
Editor : Bayu Galih

Leave A Comment