Akbar Tandjung: Golkar Hormati Penundaan Pelantikan Budi Gunawan

MALANG, KOMPAS.com – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali, Akbar Tandjung, menyatakan bahwa partainya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda pelantikan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

“Soal pelantikan Kapolri, sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Kami menghormati hal itu,” jelas Akbar seusai menghadiri rapat koordinasi pleno DPP Partai Golkar Provinsi Jawa Timur di Hotel Pelangi, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (17/1/2015).

Mantan Ketua DPR RI itu mengatakan, sikap Partai Golkar sudah jelas menyetujui penunjukan Budi sebagai calon Kapolri. Golkar pun ikut mendorong lolosnya Budi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

“Alasan Golkar jelas, karena Budi Gunawan memiliki visi misi yang bagus. Setelah ada dialog saat di DPR, (Budi) juga memiliki program bagus demi penegakan hukum di Indonesia,” katanya.

Menurut Akbar, Presiden Jokowi dapat saka melantiknya di saat Budi berstatus tersangka. Ia menilai, proses hukum dapat dijalankan ketika Budi telah menjabat Kapolri.

“Bisa saja melantik, tapi presiden mungkin memiliki suatu alasan agar proses hukum bisa berjalan,” katanya.

Mengenai penunjukan Wakil Kapolri Komjen (Pol) Badroidin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri, Akbar menyatakan hal itu sudah sepatutnya karena persetujuan DPR atas penetapan Budi sebagai Kapolri juga mencakup penghentian Jenderal (Pol) Sutarman sebagai Kapolri. Ia menilai apa yang dilakukan Jokowi dalam peralihan jabatan pimpinan koprs Bhayangkara itu sudah tepat dan Presiden Jokowi punya hak prerogatif untuk menunjuk calon yang dekat dan kenal dengannya.

Penulis : Kontributor Malang, Yatimul Ainun
Editor : Laksono Hari Wiwoho

Leave A Comment