Politik Harga BBM

Data Buku

Judul: Politik Harga BBM: Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK
Penulis: Debby Wage Indriyo
Penyunting: Saiful Arif
Cetakan I, Oktober 2008

SAYA ingin memulai catatan-catatan ini dengan sebuah pengamatan kecil dari masa-masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla – selanjutnya disebut pemerintahan SBY-JK – dalam kaitan dengan krisis energi dan politik harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pada 6 Juli 2005 saya berkunjung ke Yogyakarta dan menemukan sebuah peringatan: Jangan anggap enteng krisis energi!

Masa itu adalah hari-hari awal kelangkaan BBM di Kota Gudeg itu. Di sejumlah stasiun pompa bensin di sepanjang jalan antara bandara dan sebuah hotel agak di pinggir kota, antrian mengular, bukan lagi ratusan meter tapi kiloan meter. Mobil dan motor membaur dengan wajah-wajah tak puas, cenderung marah, baik para pengemudi atau penumpangnya.

Yogyakarta tak sendirian. Melalui televisi, di masa itu kita saksikan adegan antrian demi antian di banyak tempat di Indonesian hingga hari-hari ini. Antrian juga tak hanya menyemut di seputar stasiun pompa bensin, melainkan juga (dan terutama) di tempat-tempat penjualan minyak tanah di berbagai pelosok.

Kelangkaan BBM memang terjadi secara cukup menyeluruh. Menjadi masalah buat siapa saja, melintasi batas kelas maupun golongan. Antrian demi antrian ini pun sejatinya menggarisbawahi sebuah peringatan keras: Krisis energi, apalagi jika berkelanjutan, bisa menjadi ibu kandung dari massa politik yang padat!

Massa Politik Padat

Krisis energi secara serta merta memproduksi massa di jalanan. Mereka berkendaraan mobil atau motor atau berjalan kaki menenteng jerigen, menyemut di seputar stasiun pompa bensin. Mereka bergerombol dalam jumlah besar di seputar pusat penjualan minyak tanah. Berbeda dengan massa politik umumnya, mereka tak cair, melainkan padat.

Pada umumnya, dengan mengecualikan beberapa kasus, yang kita miliki sejak krisis satu dasa warsa lampau adalah massa politik cair. Mereka sebetulnya tak disatukan secara kuat oleh kesadaran dan kepentingan inhern mereka sendiri. Kadang-kadang mereka digerakkan hanya oleh issue-issue abstrak. Pertautan emosional mereka dengan kolektivitas massa di sekitar mereka sangat beragam dan dinamis. Mereka cair: mengalir, bisa mengecil atau membengkak. Tingkat kesadaran setiap orang di dalamnya juga bertingkat-tingkat, bervariasi, tak solid. Pokoknya, cair.

Ketika demokratisasi makin menjadi proyek negosiasi elite, dan musim semi politik-orang-banyak menuju titik akhir, massa politik makin mengecil dalam skala partisipan, frekuensi dan cakupan issue. Sebagian massa politik pun kemudian tak lebih produk mobilisasi. Massa bergerak tidak di atas kesadaran dirinya, tidak untuk memperjuangkan kepentingannya. Mereka menjadi instrumen pihak lain belaka.

Sebagaimana pernah dilaporkan Tempo, berbagai komunitas miskin kemudian menjadi sarang para demonstran bayaran. Para anggota komunitas semacam ini terlalu miskin untuk menganggur dan menemukan reformasi sebagai peluang baik untuk menjajal jenis-jenis “pekerjaan” (politik) baru. Sambil menuntut insentif material sebagai balasannya, mereka menjadi bagian dari massa politik yang sangat cair. Mereka mengalir ke tempat yang lebih rendah dan basah.

Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan rangkaian Pemilihan Kepala Daerah sejak Juni 2005 kemudian membuktikan bahwa bahkan massa kampanye pun umumnya cair. Beberapa partai tertentu memang memiliki massa militan yang cenderung padat, tetapi umumnya partai hanya bisa menghimpun massa politik cair – lagi-lagi dengan iming-iming imbalan material ala kadarnya.

Massa politik cair sejatinya tidak atau kurang berbahaya. Mereka adalah kerumunan, bukan barisan. Mereka sekadar mampu meluapkan “kemarahan”: sesuatu yang emosional, nir-agenda, berjangka pendek, dan radikalismenya gampang dibunuh oleh iming-iming hadiah hiburan. Mereka tak sedang menggerakkan “perlawanan”: sesuatu yang rasional, beragenda, berjangka panjang, dengan radikalisme yang tak mudah ditumpulkan. Massa politik cair pun sekadar mampu meneriakkan revolusi, tetapi sejatinya tak mampu menggerakkan revolusi.

Itulah potret umum massa politik kita. Celakanya, bukan massa semacam itulah yang potensial dilahirkan oleh krisis energi. Lihat dan perhatikanlah para pengantri itu dengan seksama. Mereka turun ke jalan – sementara ini baru secara harfiah dan belum politik – untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Mereka bergerak di atas kesadaran sendiri yang penuh.

Keletihan, kekecewaan, kepedihan, dan kemarahan yang tergambar di wajah mereka bukanlah untuk mewakili perasaan pihak lain. Semuanya genuine, lahir dari keaslian milik mereka sendiri. Mereka semacam prototipe true believer¬s.

Selain padat, mereka pun tak perlu pengorganisasian. Karena setiap orang berkepentingan, maka orang per orang pun mengorganisir diri mereka sendiri. Mereka juga tak mengambang, tetapi berpijak di bumi. Maka, stasiun pompa bensin dan tempat-tempat penjualan minyak tanah dengan mudah bisa menjadi lahan subur bagi politisasi mereka.

Mereka memang tak akan bisa melahirkan revolusi – karena semua infrastruktur revolusi memang tak tersedia. Tetapi, karena menghimpun true believers, daya ledak mereka tinggi. Jika pemerintah tak mampu mengkomunikasikan dan mengatasi krisis energi secara layak, massa politik padat ini bisa mengembang, membesar, menyatu dengan massa politik yang masih pasif di rumah-rumah (yang juga menjadi korban kelangkaan energi). Ledakan politik yang bisa mereka hasilkan tak main-main.

Maka, mereka tak bisa kita pandang enteng. Jalan terbaik menghadapinya tentu saja mengatasi krisis energi segera. Celakanya, sumber krisis datang dari berbagai penjuru angin: pola dan peta konsumsi minyak dunia, lonjakan harga yang menjadi konsekuensinya, ketergantungan Indonesia pada impor minyak, kekeliruan kita bergantung pada minyak sebagai satu-satunya sumber energi utama, pola pemborosan energi, dan kemiskinan finansial dan fiskal kita. Maka, mengatasi krisis energi jelas bukan perkara mudah, murah, sebentar dan sederhana.

Menyadari ini, kita (termasuk dan terutama pemerintah) selayaknya menampilkan diri secara layak berhadapan dengan krisis ini. Karena krisis ini begitu canggih, maka menghadapinya mesti canggih pula. Karena ia sebuah “persoalan digital”, maka kita tak akan mampu “mengatasinya secara manual”.

Celakanya, kesan saya, justru kecanggihan dan kesigapan-digital itulah yang belum kita miliki. Benar, pemerintah telah melakukan sejumlah hal, dari membebaskan kuota distribusi BBM hingga membuat Inpres Hemat Energi. Tetapi, langkah-langkah yang diambil sejauh ini dalam beberapa hal terkesan artifisial, menggunakan metode keliru menggaruk kening ketika punggung gatal, tidak komprehensif, belum menimbang berbagai dimensi persoalan yang saling berjalin kelindan, dan lemah dalam hal pemasaran kebijakan – sesuatu yang lebih menyeluruh dan mendasar ketimbang lemah sosialisasi dan komunikasi.

Akibatnya, semua orang tahu ada kelangkaan BBM dan krisis energi. Mereka pun tahu pemerintah sedang melakukan sesuatu. Tetapi, umumnya orang tak tahu persis apa dan tak yakin seberapa efektif upaya-upaya pemerintah itu. Mereka juga tak tahu sampai berapa lama kelangkaan akan berlangsung. Karena ketidaklengkapan informasi atau ketidaksetujuan, sejumlah kalangan bahkan mencibir imbauan (baca: perintah) penaikan suhu AC, penggunaan pakaian non-jas, peniadaan siaran TV antara pukul 1 hingga 5 dini hari, dan penghematan arus listrik dengan berbagai cara. Mereka yang kritis menilai pemerintah semestinya menggalang “efisiensi” dan bukan sekadar “penghematan” energi.

Tapi mesti diakui juga. Respon dari luar pemerintah – misalnya dari sekelompok elite “penting” yang sudah bertemu beberapa kali – terhadap perkara serius ini pun tak kurang bermasalahnya. Umumnya respon lebih bersifat politik ketimbang teknokratis. Debat kebijakan yang substansial tak terjadi.

Jika semua kecenderungan itu berlanjut, kita pantas was-was bahwa krisis energi yang melanda kita saat ini sebetulnya hanya replika dari krisis lebih besar dan menyeluruh di bidang kebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial yang tak pernah terkelola secara layak. Yang langka sesungguhnya bukan energi an sich, tetapi energi kemanusiaan kita.

Buku Debby Wage Indriyo yang Anda pegang ini berusaha menimbang politik harga minyak pemerintahan SBY-JK dengan memotretnya dari isu atau perspektif besar kebijakan publik, demokrasi, dan kebutuhan melayani martabat kemanusiaan. Pokok-pokok soal yang dibidiknya terentang mulai dari “trilema pengelolaan energi” hingga kesulitan berlomba secara teknis dengan dinamika harga minyak di pasar energi global. Ada baiknya saya fokuskan catatan-catatan pengantar ini ke soal-soal tersebut.

*Eep Saefulloh Fatah, adalah pengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia, pengajar “Political Marketing” di program Pasca Sarjana Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia.

* Tulisan ini adalah kutipan dari epilog yang ditulis oleh Eep Saefulloh Fatah. Baca kupasan selanjutnya di Buku ”Politik Harga BBM” (Averroes Press, 2008).

Leave A Comment